Kebijaksanaan
Selama
·
Kebijakan Periode selama 1966-1969
Pada periode 1966-1969 Pemerintah
lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan
penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung
unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat
inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan
proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari
faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses
produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih
efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.
·
Kebijakan Pelita I
Pada periode pelita I perekonomiaan
Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat
pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan
mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang
rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana
semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk
investasi agar menambah lapangan pekerjaan.
PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan
tataniaga ekspor dan impor.
PP bulan Agustus 1971 mengenai
devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.
Sasarannya kestabilan harga bahan
pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam
negeri.
·
Kebijakan Pelita II
Sasaran yang hendak di capai pada
masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil
meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam
hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak
jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.
·
Kebijakan Pelita III
Lebih menekankan pada Trilogi
Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah
pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi
Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.
·
Kebijakan Pelita IV
Menitik beratkan pada sektor
pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan
industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri
berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga
dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.
·
Kebijakan Pelita V
Menitik beratkan pada sektor
pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan
produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang
menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri
pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin
industri.
Pelita V adalah akhir dari ploa
pembangunan jangka panjang tahap pertama.
·
Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter
adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk
perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter
digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada
masyarakat, yaitu:
Kebijakan Moneter Ekspansif:
kebijakan menambah jumlah uang yang edar.
Kebijakan Moneter Kontraktif:
kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar.
Empat instrument untuk menjalankan
kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio
Cadangan Wajib, Himbauan Moral.
·
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebjakan
pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh
kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka
pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara
memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan
lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil
pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah
pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat
pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).
Kebijakan Fiskal dan Moneter di Luar
Negeri
Kebijakan Menekan Pengeluaran
dilakukan dengan cara mengurangi
pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat
bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Dengan cara
Memaksa: Mengenakan tarif dan atau
kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.
Rangsangan: mengurangi pajak komoditi
ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman,
menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar